Financial & Business Information Articles Update

Pemerintah Janji Penerapan Sni Tidak Memberatkan Pelaku Usaha

admin — Mon, 30 Apr 2012 06:18:44 +0000

Pelaku usaha terutama skala Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mengeluhkan mahalnya biaya pengurusan penerapan sertifikasi Standardisasi Nasional Indonesia (SNI), hingga memberatkan usaha mereka di tengah persaingan dengan produk impor semakin ketat. Diakui, sebagai standar sebuah hasil produksi, SNI memang bisa menjadi tameng pelindung bagi konsumen. Namun kalangan industri berharap penerapan SNI ini jangan sampai memberatkan dari sisi biaya. Pengusaha sendiri tentu mendukung program SNI di tengah serbuan tekstil impor, utamanya dari China dan beberapa negara tetangga. Namun lantaran masih banyak industri kecil, penerapan SNI inipun jadi memberatkan.

Menanggapi keluhan para pelaku UKM tersebut, Arryanto Sagala, Kepala Badan Pengkajian Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian di Jakarta (Senin, 2/4/2012) berjanji pemerintah akan terus berupaya agar program yang dicanangkan tidak menyulitkan industri. Namun dia mengingatkan kalangan industri juga harus berupaya keras untuk meningkatkan daya saing industri nasional di tengah serbuan produk impor yang terus menyasar Indonesia. “Kami berupaya agar ini (SNI, red) tidak memberatkan konsumen, namun kami juga berusaha melindungi konsumen dari produk tidak berkualitas,” tegas Arryanto.

Arryanto menjelaskan keberadaan SNI dimaksudkan untuk perlindungan konsumen serta pengamanan industri nasional. Menurutnya, Indonesia saat ini menjadi salah satu negara yang menjadi serbuan produk impor, seiring menururunnya kondisi perekonomian negara-negara tujuan ekspor, seperti Eropa. Produk yang biasanya untuk memenuhi ekspor ke negara Eropa, katanya, saat ini dialihkan ke negara yang memang kondisi perekonomiannya menjanjikan seperti Indonesia, sebagai pasar alternatif baru.

Dengan kondisi seperti ini, lanjutnya, Kementerian Perindustrian mengambil tindakan guna mengamankan eksistensi industri dalam negeri tersebut, salah satu caranya dengan penerapan SNI. Dia mengakui dari sisi industri jelas akan ada biaya tambahan yang akan dikeluarkan untuk pengurusan, yakni dari yang sebelumnya bahan baku digunakan tidak memenuhi standard, terpaksa diganti yang sesuai standard, berarti biaya naik. Sementara dari sisi pemerintah, lanjutnya, juga ada beban biaya untuk penyediaan laboratorium, namun nilai itu semua akan sangat kecil apabila dibandingkan hilangnya industri nasional.

Dia melaporkan saat ini sudah terdapat 8.000 sertifikasi SNI yang sudah keluar secara nasional. Saat ini, katanya, sedang menyiapkan tenaga penyuluh atau asistensi untuk menyiapkan UKM menerapkan SNI. Arryanto mengungkapkan tenaga penyuluh tersebut juga disiapkan dalam rangka memberikan pemahaman atau sosialisasi kepada pelaku industri agar lebih memahami tentang manfaat penerapan SNI. Di tengah serbuan produk asing yang makin gencar masuk pasar dalam negeri, menurutnya, tidak ada upaya lain kecuali menerapkan SNI. “Pemerintah akan membantu memfasilitasi UKM yang akan mengurus SNI, paling tidak dengan sosialisasi dan pelatihan sehingga mereka akan terbantu dalam kepengurusan SNI,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Ambar Tjahyono menjelaskan bahwa untuk memperoleh sertifikasi produk bertanda SNI, perusahaan perlu melakukan serangkaian kegiatan mulai dari pendaftaran sampai audit serta mentaati ketentuan yang berlaku. Di mana semua biaya sertifikasi ditanggung oleh perusahaan. Untuk itu, Ambar berharap penerapan SNI tidak semua diwajibkan, terutama pelaku UKM, karena kalau diterapkan dengan ketat bisa mematikan perusahaan kecil. Namun, menurut Ambar, untuk produk yang berhubungan dengan kesehatan ataupun keselamatan, harus bersertifikat SNI.

BI:Ekspor Melambat, Pertumbuhan Melandai

admin — Mon, 30 Apr 2012 04:48:57 +0000

Bank Indonesia memproyeksikan PDB Indonesia pada kuartal II-2012 lebih rendah dari kuartal I, akibat perlambatan ekonomi global.

Direktur Grup Kebijakan Moneter Bank Indonesia, Juda Agung memproyeksikan, pada kuartal II-2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 6,4%. Angka tersebut, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan pertumbuhan untuk triwulan I-2012 sebesar 6,5%.

Tapi, menurut Juda, untuk keseluruhan 2012, perekonomian Indonesia masih tangguh. “PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) pada 2012 diproyeksikan mencapai 6,3% hingga 6,7% yang ditopang oleh kuatnya permintaan domestik,” kata Juda dalam Pelatihan Wartawan Ekonomi, Moneter, dan Perbankan, di Grand Royal Panghegar, Bandung, Sabtu (28/4/2012).

Juda yang membawakan tema, Perkembangan Ekonomi Terkini dan Kebijakan Moneter menjelaskan, PDB masih ditopang konsumsi rumah tangga yang diperkirakan tetap kuat. “Kondisi itu, didukung oleh stabilitas ekonomi makro dan dukungan pembiayaan,” ujarnya.

Selain itu, PDB juga mendapat topangan dari peningkatan investasi yang didukung oleh iklimnya yang kondusif dan persepsi terhadap prospek ekonomi Indonesia yang positif. “Hanya saja, pertumbuhan ekspor diperkirakan akan melambat seiring dengan perlambatan ekonomi global,” papar Juda.Karena itu, perdagangan internasional cenderung menurun seiring dengan perlambatan global. “Harga komoditas internaional secara umum masih dalam tren menurun,” tuturnya.

Kredit Rumah Bersubsidi Rawan Penyelewengan

admin — Thu, 26 Apr 2012 05:23:50 +0000

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dinilai rawan penyelewengan. Banyak subsidi perumahan yang tidak tepat sasaran. Pengamat Ekonomi Aviliani menilai banyak sekali kredit rumah bersubsidi yang beralih di tahun pertama cicilan. “Mereka menangguk untung dari proses pengalihan kredit itu,” kata Aviliani. Ia menambahkan, harga properti yang cenderung naik setiap tahunnya mempengaruhi maraknya fenomena ini.

Sebelumnya, Menteri Perumahan Rakyat Djan Fariz mengajukan rencana suku bunga FLPP senilai 70 persen dengan skema pembiayaan 50:50 untuk pemerintah dan bank. Terkait dengan kebijakan pemerintah tersebut, Aviliani berpendapat, bank akan mengikuti kebijakan tersebut. Tapi, Ia mengingatkan besaran kredit bermasalah dari FLPP cukup tinggi.

Aviliani menuturkan meski selama ini Bank Tabungan Negara (BTN) mendominasi pembiayaan perumahan, margin yang diperoleh masih kecil. Maka, Ia mengusulkan agar BTN tidak mendominasi penyaluran FLPP sendirian. Selama ini, BTN mendominasi porsi FLPP dengan tingkat penyaluran mencapai lebih dari 90 persen.

“Seharusnya bisa dibagi porsinya kepada bank-bank lain.” Dengan dibaginya porsi penyaluran FLPP, BTN tidak menanggung kerugian akibat rendahnya margin sendirian.

Selain itu, ia juga mengusulkan agar skema FLPP diubah. “Lebih baik pemerintah membangun rusun di daerah industri.” Ia mengusulkan skema sewa dibawah pengelolaan pemerintah daerah.

Budidaya Jamur Tiram Di Lebak Menggeliat

admin — Thu, 26 Apr 2012 04:16:38 +0000

Budidaya jamur tiram di Kabupaten Lebak, Banten, menggeliat karena permintaan pasar cukup tinggi juga menyerap tenaga kerja.

“Kami setiap hari pendapatan hasil penjualan jamur tiram mencapai Rp30 juta,” kata Toto, seorang membudidayakan jamur tiram di Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Kamis.

Toto mengatakan, pihaknya memiliki binaan perajin budidaya jamur tiram sebanyak 30 kelompok di sejumlah desa di Kecamatan Kalanganyar.

Dari 30 kelompok usaha pembudidaya jamur tiram diperkirakan menyerap tenaga kerja sebanyak 111 orang, dengan pendapatan rata-rata Rp1 juta per kelompok.

Produksi binaan itu, kata dia, dirinya setiap hari menampung dengan harga Rp9.000 per kilogram.

“Selama ini budidaya jamur tiram cukup bagus dan bisa memenuhi pasar lokal,” katanya.

Menurut dia, usaha budidaya jamur timur sejak 2006 hingga kini belum pernah mengalami kendala, baik produksi maupun pemasaran.

Sebab produksi jamur tiram dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas, sehingga permintaan pasar cukup tinggi.

Namun, kata dia, selama ini perajin budidaya jamur timur belum mampu memasarkan ke luar daerah akibat keterbatasan modal.

“Kami berharap pemerintah bisa memberikan pinjaman dana lunak untuk meningkatkan usaha budidaya jamur tiram,” ujarnya.

Kepala Bidang SMP dan SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak H Asep Komar mengaku pihaknya mengembangkan usaha budidaya jamur tiram bagi anak-anak sekolah yang kurang mampu agar mereka bisa melanjutkan pendidikanya.

Selama dua tahun terakhir, kata dia, dirinya menampung ratusan siswa dari keluarga miskin dapat melanjutkan pendidikan dengan usaha budidaya jamur tiram.

“Produksi jamur tiram hasil anak-anak sekolah dipasarkan ke Tangerang dan Jakarta,” katanya.

WA ODE Seret Anis Matta

admin — Wed, 25 Apr 2012 07:50:05 +0000

Tersangka kasus dugaan korupsi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Wa Ode Nurhayati menyatakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Anis Matta dan juga keempat pimpinan Badan Anggaran adalah pihak yang seharusnya paling bertanggung jawab dalam kasus ini.

Nurhayati menyatakan Anis Matta memaksa meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menandatangani surat yang bertentangan dengan rapat Badan Anggaran (Banggar) terkait pengesahan daerah yang memiliki hak untuk menerima DPPID.

“Anis Matta cenderung memaksa meminya tanda tangan Menkeu (Menteri Keuangan) untuk menandatangani surat yang bertentangan dengan rapat Banggar,” ujarnya kepada wartawan seusai menjalani pemeriksaan sekitar lima jam di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada pemeriksaan hari ini, jelasnya, Nurhayati juga menegaskan pelanggaran prosedural secara jelas dilakukan oleh Anis Matta dan juga pimpinan Banggar. Proses administrasi kasus DPPID terkait surat menyurat, yang kemudian merugikan kepentingan daerah, jelas dimulai dari persetujuan keempat pimpinan Banggar yang kemudian dilegitimasi oleh Anis Matta.

“Anis matta sampai berkirim surat seperti itu. Lalu kemudian yang bertandatangan di lampiran prosedural itu adalah empat pimpinan Banggar bukan anggota,” tegasnya.

Salah satu pelanggaran proseduralnya seperti dijelaskan oleh Nurhayati salah satunya adalah keempat pimpinan Banggar, secara sepihak mengabaikan kriteria daerah penerima DPPID. Kriteria daerah yang berhak menerima itu diubah dan kemudian disahkan tanpa melalui Rapat Panitia Kerja (Panja).

Nurhayati menambahkan dia mempersilakan KPK untuk menelusuri kemungkinan adanya dugaan suap kepada pihak-pihak tersebut. Perubahan kriteria dan pelanggaran prosedural terkait surat menyurat dapat dijadikan bukti awal oleh KPK.

Dia juga menyatakan tidak mau menanggung dosa dari 2000 transaksi mencurigakan yang pernah dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke Komisi III. 2000 transaksi tersebut merupakan transaksi yang dilakukan oleh anggota Banggar.

“ Kalau saya bisa jadi tersangka atas 21 transaksi mencurigakan. Kenapa yang 2000 tidak bisa dibuka juga dan tidak bisa dijadikan tersangka,” tutur Nurhayati.

Garuda Indonesia Gandeng Amadeus IT Group

admin — Wed, 25 Apr 2012 05:08:27 +0000

Maskapai Garuda Indonesia menjalin kerja sama dengan Amadeus IT Group SA untuk layanan penumpang Passenger Services System (PSS) community yang memungkinkan penerbangan Garuda terkoneksi dengan maskapai aliansi globalnya, dan ditargetkan mampu menjaring 6 juta penumpang.

Direktur Pemasaran dan Penjualan Garuda Indonesia M. Arif Wibowo mengatakan dengan sistem PSS community Amadeus ini, Garuda Indonesia akan terkoneksi dengan maskapai aliansi globalnya, yang ditarget sudah dapat terpasang mulai akhir 2013.

“Sistem PSS community dari Amadeus ini merupakan platform yang digunakan oleh maskapai-maskapai penerbangan di aliansi global Sky Team, sehingga sistem Garuda akan terhubung atau connected dengan maskapai penerbangan anggota Sky Team lainnya yang terdiri dari 15 maskapai,” kata Arif saat penandatangan kerjasama Service Agreement for Passenger Services System dengan Vice President Airline IT Amadeus John Chapman, di Jakarta, Jumat 20 April 2012.

Arif menjelaskan dengan memiliki PSS community ini, penerbangan Garuda Indonesia dengan 15 maskapai anggota Sky Team akan menjadi satu flight number (nomor penerbangan). Adapun ke-15 anggota Sky Team tersebut diantaranya KLM, Air France, TAROM, Air Europa, Czech Airlines, MEA, Delta Airlines, dan Korea Air Lines.

Arif menargetkan dengan terpasangnya PSS community ini, pihaknya mampu menjaring 2%-4% penumpang maskapai anggota Sky Team. Hingga saat ini, total jumlah penumpang dari 15 anggota Sky Team sebanyak 151 juta orang, sehingga tambahan penumpang yang dapat diperoleh Garuda untuk penerbangan internasionalnya bertambah maksimal 6 juta orang.

“Sky Team ini, dari 15 maskapai, ada 926 destinasi dengan jumlah penumpang 151 juta orang. Misalnya Delta Air, dari Tokyo ke AS itu ada 26 penerbangan per hari. Semua maskapai aliansi nya full servis. Ini merupakan pasar yang sangat potensial,” kata Arif.

Pada tahun ini Garuda Indonesia menargetkan jumlah penumpang 22 juta, atau naik 29% dari posisi tahun lalu 17 juta penumpang, dengan 3,1 juta diantaranya merupakan penumpang internasional.

Jumlah rute penerbangan Garuda mencapai 19 rute internasional dan 36 rute domestik.

Dengan adanya tambahan penumpang dari aliansi global pasca terpasangnya sistem PSS community ini, jumlah penumpang internasional Garuda akan menjadi 9 juta.

Arif menambahkan untuk pengadaan sistem PSS community Amadeus ini, biayanya masuk dalam biaya operasional sehingga sudah dianggarkan biaya perbulannya.

“Untuk pengadaan PSS community Amadeus ini kami tidak perlu membayar uang muka, nanti dikenakan biaya per penumpang, rata-rata 0,7 sen dolar AS,” ucap Arif.

Arif menjelaskan PSS community ini akan mulai beroperasi 18-24 bulan kedepan. Aplikasi sistem Amadeus Altea ini akan menggantikan sistem reserasi Garuda saat ini yakni ARGA yang sudah digunakan sejak 1990.

“Sistem kami yang lama ini belum bisa terkoneksi dengan maskapai aliansi global.”

Vice President Airline IT Amadeus John Chapman mengatakan kerjasama ini berlaku lima tahun. Sistem ini juga digunakan oleh 115 maskapai internasional seperti Korea Airlines, Qantas, Singapore Airlines, ANA, Thai, Cathay, Luhfansa, KLM, Soffi, TACA dan TAM.

“Jika Garuda sudah terpasang dengan PSS community Amadeus ini, penerbangan Garuda bisa terhubung dengan ke-115 maskapai yang menggunakan sistem kami,” tuturnya.

Dia menjelaskan sistem PSS community Amadeus Altea ini merupakan sistem layanan penumpang Passenger Services System (PSS) milik Amadeus dengan sistem IT mutakhir yang mengedepankan fleksibilitas, efisiensi, dan dapat diupgrade dengan cepat dan mudah.

Sistem ini terdiri dari beberapa program yang terintegrasi secara penuh seperti program pembukuan atau reservasi domestik maupun internasional, data inventori, Altea Departure Control System atau sistem yang digunakan untuk proses cek in.

Selanjutnya, adalah untuk pengaturan bagasi, data ketersediaan tempat duduk, tarif, pembukuan, layanan ground handling, through chek ini, hingga layanan frequent flyer dari tiap-tiap maskapai.

Rumput Laut: Produksi 2012 Dinaikkan 18,6% Jadi 5,1 Juta Ton

admin — Tue, 24 Apr 2012 08:43:59 +0000

Pemerintah menargetkan produksi rumput laut tahun ini naik 18,6% menjadi 5,1 juta ton dibandingkan dengan tahun lalu 4,3 juta ton.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengatakan potensi budidaya rumput laut sangat besar, karena panjang garis pantai mencapai 95.000 km, sehingga komoditas itu ke depan menjadi fokus pemerintah.

“Kita dapat [produksi rumput laut basah] 10 juta ton dan 1 juta ton rumput laut kering [glacillaria] satu juta ton. Pada 2014, produksi rumput laut bisa mencapai 30 juta ton,” ujarnya saat acara panen raya rumput laut di Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, kemarin.

Menurutnya, selama ini rumput laut diekspor ke Filipina, China, dan Eropa. Dia mengakui volume ekspor rumput laut saat ini masih kecil. Selain itu, industri pengolahan rumput laut di dalam negeri, katanya, masih kekurangan pasokan. “Kita masih bisa menyerap 5 juta ton rumput laut basah.”

Produksi rumput laut pada tahun lalu hanya 4,3 juta ton, sedangkan kapasitas pabrik pengolahan rumput laut yang terpakai hanya sekitar 50%, sehingga masih membutuhkan pasokan 4,3 juta ton.

Sulawesi merupakan penghasil utama rumput laut disusul Jawa Barat dan Jawa Timur. Namun, beberapa daerah lainnya seperti Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, katanya, sudah mulai melakukan budidaya komoditas itu.

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan empat komoditas perikanan budidaya untuk mendorong industrialisasi perikanan yaitu udang, bandeng, patin, dan rumput laut. Budidaya rumput laut membutuhkan modal sekitar Rp6,5 juta per ha selama 45 hari.

Produksi rumput laut pada tahun lalu 4,3 juta ton terdiri dari rumput laut jenis glacillaria kering 95.200 ton. Produksi rumput glacilaria sebagian besar dihasilkan dari Sulawesi Selatan, sedangkan produksi dari Jawa Barat hanya 2,4% atau 2.300 ton. Produksi rumput laut glacillaria kering di dunia sekitar 2,5 juta ton.

Harga Susu RI Terendah Se Asean

admin — Tue, 24 Apr 2012 07:32:11 +0000

Peternak sapi menuntut pemerintah dan industri pengolah susu (IPS) menaikkan harga susu dari peternak. Sebab, harga susu di Indonesia saat ini terendah di Asean. Selain itu, harga yang berlaku saat ini merupakan perhitungan 2009 sebelum harga pakan naik.

Menurut ketua umum Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), Dedi Setiadi, harga ideal susu dari peternak sebesar Rp 4.160. Harga tersebut, berdasarkan perhitungan biaya operasional peternak, keuntungan peternak dan koperasi. Saat ini, lanjut Dedi, harga susu berkisar antara Rp3.400-Rp4.000 per liter. Namun, sebagian besar susu dibeli dengan harga rendah.

“Sedangkan di Malaysia seharga Rp 5.400, Thailand Rp 5.200, Philipina Rp 4.800 dan Vietnam Rp 4 ribu,” katanya saat berada di Universitas Brawijaya, Malang, Kemarin.

Dia mengaku, banyak peternak yang merugi terutama pada 2011 lalu yang menjadi masa sulit bagi peternak. Sebab, saat itu harga pakan naik hingga 20 persen sementara harga susu tetap dan produktifitas susu rendah.

Dedi menamahkan, produksi susu nasional saat ini rata-rata sekitar 19 juta liter per tahun atau hanya memenuhi 20 persen kebutuhan dalam negeri. Selebihnya dipenuhi impor susu dari Australia dan negara produsen susu lain. Ia sangsi swasembada pangan di Indonesia bisa terwujud jika tak ada langkah kongkrit.

Alasannya, untuk meningkatkan produktifitas susu dibutuhkan pakan yang bermutu. Sedangkan pakan berkualitas dijual dengan harga mahal. Karenanya, pemerintah harus memberikan stimulus kepada peternak agar tak bergantung terhadap susu impor.

Sebaliknya, Dedi yakin swasembada susu bisa terwujud Jika dikembangkan dan dikelola dengan baik sehingga bisa memasok kebutuhan susu dalam negeri. Menurutnya, pertumbuhan sapi di Indonesia cukup bagus. Bibit atau kelahiran anakan sapi perah setiap tahun mencapai 160 ribu ekor. “Hasil produksi susu sapi lokal sama dengan sapi impor,” katanya.

Karena itu, GKSI menuntut pemerintah bersama perguruan tinggi, IPS dan peternak menghitung harga susu yang ideal, agar peternak sejahtera sehingga dapat meningkatkan produksi susu nasional.

Tukang Batu pun Dipermudah Kredit Rumah

admin — Mon, 23 Apr 2012 06:54:59 +0000

Pemerintah saat ini tengah mematangkan konsep pembentukan Lembaga Penjaminan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dengan adanya lembaga penjaminan, diharapkan MBR dapat mengakses kredit pemilikan rumah (KPR) lewat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPPY dengan mudah.

“Dalam pelaksanaannya nanti Lembaga Penjaminan ini bisa dibentuk pemerintah daerah bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Bisa juga BPD sendiri yang menjadi lembaga penjamin dan bertindak sebagai penagih utang,” ungkap Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz dalam keterangan persnya, Minggu (21/4).

Skema yang dipakai dalam pembiayaan KPR untuk masyarakat nonbankable atau MBR, lanjutnya, akan tetap memakai skema FLPP. Sementara masyarakat nonbankable yang menjadi sasaran kebijakan ini diantaranya pedagang kaki lima, tukang batu, tukang kayu, buruh dan petani.

“Karena sasarannya adalah masyarakat yang nonbankable jadi cara pembayarannya pun berbeda-beda untuk setiap kelompok tergantung dari penghasilan yang mereka dapatkan. Seperti PKL yang bisa dikatakan akan sanggup membayar KPR harian, tukang kayu dan batu secara mingguan, dan kemungkinan ada yang sanggup membayar secara bulanan,” jelas Djan Faridz.

Khusus untuk masyarakat yang nonbankable ini, Menpera mengatakan kreditnya akan diasuransikan dan preminya menjadi beban pemerintah. “Karena kreditnya diasuransikan, maka bank akan aman. Yang terpenting adalah masyarakat nonbankable itu memiliki fisibilitas usaha,” ujarnya.

Pasokan AS Menumpuk, Harga Minyak Jatuh

admin — Fri, 20 Apr 2012 05:08:53 +0000

Harga minyak mentah merosot cukup tajam dalam kurun waktu dua minggu karena, menurut Departemen Energi AS, persediaan minyak mentah di negara tersebut melebihi yang diperkirakan. Hal ini pun berkaitan dengan penyulingan yang beroperasi tidak maksimal.

Harga minyak mentah West Texas Intermediate untuk pengantaran Mei turun 1,53 dollar AS menjadi 102,67 dollar AS per barrel di Nymex, Rabu (18/4/2012) waktu New York. Sedangkan minyak mentah berjangka telah merosot 6,5 persen sejak berada di harga 109,77 dollar AS pada 24 Februari 2012 yang merupakan harga tertinggi sejak Mei 2011.

Sementara itu, minyak Brent untuk penetapan Juni juga turun 81 sen, atau 0,7 persen, menjadi 117,97 dollar AS per barrel di ICE Futures Europe exchange, London. “Ini minggu yang lain di mana terjadi pertempuran angka yang besar,” sebut John Kilduff, seorang mitra di Again Capital LLC, New York, Rabu waktu setempat.

Turunnya harga minyak terjadi karena Departemen Energi AS melaporkan persediaan minyak mentah AS naik 3,86 juta barrel pada minggu lalu yang berakhir pada 13 April 2012. Padahal survei Bloomberghanya mengira kenaikan persediaan sebesar 1,8 juta barrel.

Dengan lonjakan kenaikan tersebut maka persediaan minyak mentah AS pun mencapai 369 juta barrel. Menurut Departemen Energi AS, ini merupakan angka yang terbesar sejak minggu yang berakhir pada 27 Mei 2011.

Naiknya persediaan ini lantaran penyulingan beroperasi di bawah 85 persen kapasitas untuk minggu kedua. “Industri penyulingan terus bekerja pada level yang sub optimal dan minyak mentah tentu akan semakin menumpuk jika mereka tidak mengolahnya,” tambah John.

Sebelum laporan persediaan AS, persediaan minyak mentah di 34 negara industri yang tergabung dalam Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) juga meningkat. Menurut laporan International Energy Agency, Kamis (12/4/2012), persediaan minyak di negara-negara itu naik 1,8 persen menjadi 936,2 juta barrel pada bulan Februari dari Januari.